Kapolri Komitmen Ciptakan Institusi Kepolisian yang Inklusif

• KRIMINAL
• Deddy Surya Oktava

Institusi kepolisian yang inklusif menjadi term yang terus ditegaskan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam masa kepemimpinannya sebagai Kapolri. Jenderal Sigit ingin Korps Bhayangkara menjadi lembaga yang terbuka dan akomodatif terhadap semua elemen masyarakat.
Penegasan mengenai komitmen Polri yang inklusif itu disampaikan Kapolri dalam berbagai kesempatan. Salah satunya saat membuka The 58 Th International Association Of Women Police (IAWP) Training Conference di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 7 November 2021. Saat itu Jenderal Sigit berbicara mengenai masih ada stereotipe bahwa institusi kepolisian hanya dianggap sebagai pekerjaan bagi kaum pria. Namun dia menegaskan bahwa Polri memberikan ruang kepada para polwan untuk mendapatkan hak kesetaraan gender.

Jenderal Sigit menegaskan, saat ini, Polri telah berkomitmen menciptakan institusi kepolisian yang inklusif bagi semua golongan, termasuk perempuan. Dalam hal ini, perubahan kultur berbasis gender di internal kepolisian akan memiliki dampak terhadap sistem penegakan hukum pada umumnya.

“Jika kita mau mengubah pandangan diskriminatif terhadap perempuan, kita harus memulai dari menyelesaikan permasalahan stereotipe di bidang profesi kita, yaitu keamanan dan penegakan hukum,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Khusus di lingkup internal Polri, Jenderal Sigit menyebut Polwan saat ini telah diberi kesempatan yang sama dalam hal rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan jabatan yang setara dengan polisi laki-laki.

“Saat ini, polwan Indonesia telah menduduki jabatan operasional yang strategis di Kepolisian dan jabatan yang high risk seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 Antiteror, dan pasukan Brigade Mobile. Polri telah memberikan panggung dan kesempatan yang sama untuk berkarya pada Polri sesuai dengan tema acara ini ‘Women at the Center Stage of Policing’,” ungkap Sigit.

Saat pandemi COVID-19, Jenderal Sigit juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat dalam menggelar vaksinasi. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah mahasiswa.

Vaksinasi massal kolaborasi antara Polri dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat itu digelar di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, pada 1 September 2021. Kolaborasi ini dilakukan Kapolri untuk mengakselerasikan percepatan vaksinasi massal. Dengan begitu, target kekebalan komunal atau herd immunity serta dua juta dosis vaksin perhari akan segera terwujud.

“Tentunya ini perlu kerja keras, sinergitas dengan seluruh elemen sehingga progres ini bisa berjalan dengan baik,” kata Jenderal Sigit.

Selain itu, komitmen Kapolri untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa juga dibuktikan saat dia menemui para pendemo pada 11 April 2022. Dari atas mobil komando, Kapolri berpesan kepada jajarannya untuk mengawal demo ini berjalan lancar.

Kapolri memastikan jajarannya bekerja keras mengawal demo mahasiswa 11 April. Kapolri menegaskan mahasiswa adalah mitra mereka juga.

“Suara mahasiswa adalah suara demokrasi. Suara demokrasi harus selalu kita kawal dan polisi dalam posisi siap mengawal aspirasi anak-anak mahasiswa karena kalian adalah mitra-mitra kita semua,” kata dia.

Jenderal Sigit juga melibatkan kaum buruh dalam menentukan kebijakannya dengan membentuk unit khusus bidang ketenagakerjaan. Kapolri mengatakan unit khusus itu akan mengawal masalah terkait sengketa perburuhan.

” Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa yang ada sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan,” kata Kapolri setelah bertemu dengan para pimpinan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di GBK, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2024.

Kapolri berharap hak buruh tetap bisa diperjuangkan dengan adanya unit baru tersebut. Dia mengatakan Polri akan terus berjuang untuk mengawal hak buruh.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menegaskan komitmennya memberikan perlindungan untuk buruh yang berada di luar negeri. Kapolri mengatakan pihaknya terus mengembangkan atase kepolisian. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran yang tersandung masalah hukum hingga penganiayaan.