Pemberantasan Korupsi di PT Pertamina: Dukungan Penuh Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan keyakinannya bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di PT Pertamina, khususnya di PT Pertamina Patra Niaga, tidak terlepas dari dukungan kuat Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah konferensi pers di Solo, Mahfud menekankan bahwa keberanian Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini sangat bergantung pada izin yang diberikan oleh Presiden.

“Tanpa dukungan dari Presiden, Kejaksaan Agung tidak akan berani mengambil langkah-langkah tegas seperti ini,” ujar Mahfud MD. Pernyataan ini muncul di tengah maraknya skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di PT Pertamina, yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Mahfud MD menyoroti bahwa pengusutan kasus ini, yang kini menjerat anak Mohammad Riza Chalid dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi. Ia juga tidak mempermasalahkan jika ada muatan politis dalam proses hukum yang sedang berlangsung. “Apa pun motifnya, jika ada unsur politik, itu terserah. Yang terpenting adalah hukum harus ditegakkan,” tegasnya.

Sebagai seorang Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD meyakini bahwa kasus ini akan diusut secara tuntas. Ia percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan. “Ini mungkin merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan yang akan diambil ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 193,7 triliun. Angka tersebut, menurut Burhanuddin, hanya mencakup perhitungan untuk tahun 2023 saja, sementara praktik korupsi ini telah berlangsung sejak tahun 2018.

“Kasus ini dimulai dari tahun 2018 hingga 2023. Silakan hitung sendiri berapa total kerugian yang ditimbulkan,” kata Burhanuddin dalam sebuah konferensi pers di Magelang, Jawa Tengah. Ia menambahkan bahwa akibat dari tindakan Riva Siahaan dan rekan-rekannya, harga minyak menjadi sangat mahal, dan keuntungan yang tidak halal pun diperoleh dari situasi tersebut.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, termasuk Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah pejabat lainnya dari berbagai posisi di perusahaan tersebut. Daftar tersangka ini mencerminkan kompleksitas dan besarnya skala korupsi yang terjadi di dalam tubuh PT Pertamina.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus korupsi di PT Pertamina. Dalam acara peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Prabowo menyatakan, “Kami akan bersihkan semua. Kami akan tegakkan hukum dan membela kepentingan rakyat.” Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dengan dukungan penuh dari Presiden dan komitmen Kejaksaan Agung, diharapkan langkah-langkah pemberantasan korupsi ini dapat membawa perubahan positif bagi tata kelola perusahaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pemberantasan korupsi di PT Pertamina menjadi salah satu ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan cita-cita reformasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.